Ikuti Arahan Presiden, Gubernur Sulsel Dukung dan Kampanyekan Pengunaan Produk Lokal

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Pengarahan Presiden RI kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda dari Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Kamis, 29 September 2022.

Baca juga: Kunjungi Obyek Wisata Karya Warga, Bupati Bantaeng Boyong OPD

Presiden memberikan arahan terkait: Pengendalian Inflasi di Daerah; Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia; dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Presiden kembali mengingatkan bahwa dunia saat ini dalam kondisi penuh ketidakpastian yang tinggi, berbagai negara dalam kondisi sulit, demikian juga ekonomi global. Sehingga diperlukan sense of crisis dalam mencari solusi. Namun, Presiden Joko Widodo menilai bahwa pemulihan ekonomi Indonesia relatif masih kuat.

Baca juga: Usai MoU Join Promotion Wisata Sulsel di Mandalika, Dispar - BPPD Libatkan Pelaku Industri Pariwisata

Gubernur Sulsel mengatakan mendukung Presiden tiga poin arahan tersebut. Selanjutnya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah yang ada di Sulsel dan juga stakeholder terkait.

“Sehingga untuk itu, Pemprov Sulsel harus memiliki kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan terhadap kondisi ke depan karena pengaruh global. Utamanya inflasi yang akan jadi momok agar dampaknya dapat diminimalisir, ” sebut Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga: Menuju Unesco Global Geoparks, Muchsin Siap Dukung Geopark Maros- Pangkep

Lanjut Gubernur, bahwa Pemprov Sulsel mengkampanyekan belanja produk lokal untuk menumbuhkan UMKM. Melakukan pengetatan anggaran dan juga memperbanyak bantuan sosial.

“Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah mendukung arahan terkait penggunaan produk lokal atau dalam negeri, termasuk di Provinsi sendiri. Dan juga upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, ” imbuhnya.

Baca juga: ADWI 2022, Sulawesi Selatan Daftarkan 314 Desa Wisata

Sebelumnya, Kepala Negara meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjut aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor, ” tegas Presiden.

Baca juga: Komisi Informasi Sulsel Akan Gelar Monev Keterbukaan Informasi di Tingkat Desa

Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

Lebih lanjut, minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja, ” ujar Presiden.

Demikian juga dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.

Baca juga: Liena SH., MH Resmi Jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng, ” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.

“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial] ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana, ” jelasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2, 04 persen atau 5, 59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2, 14 persen atau 5, 8 juta jiwa.(***)