Presiden Serahkan 16 Ribu Hektar SK Hutsos dan TORA di Sulsel

MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Hutan Sosial (SK Hijau) dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA (SK Biru) untuk tahun 2022.

Baca juga: Gandeng 21 Pelaku Usaha Komoditas Peternakan, Kementan Tingkatkan Produksi dan Ekspor

Penyerahan itu dilakukan oleh Presiden, Joko Widodo secara langsung dari Provinsi Sumatera Utara, serta secara virtual oleh 19 Provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/2/2022).

Di Sulsel, untuk Hutan Sosial terdapat 32 SK dengan luas 14.588, 18 hektar yang diperuntukkan untuk 2.681 kk bagi masyarakat Kabupaten Maros dan Bone. Sementara SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA untuk dua kelompok dengan luas 2.253 hektar, kelompok penerima sebanyak 2.227 kk untuk Kabupaten Maros dan Enrekang.

Baca juga: Petani Diminta Bersabar, Pupuk Phonska Subsidi Sementara Proses Pengiriman

Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo menghimbau, kepada masyarakat yang menerima SK agar memanfaatkan lahan yang ada. 

"Segera tanami. Betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain, " pintanya.

Baca juga: Kuliah Umum di Polbangtan Medan, Syahrul Yasin Limpo Paparkan Peran Milenial Untuk Pertanian Masa Depan

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel mengatakan, apresiasi dan berterima kasih dengan penyerahan SK Hutan Sosial dan SK TORA. Ini menjadi penyerahan kesekian kalianya yang menjadi program strategis Presiden Jokowi.

"Alhamdulillah kita dapat 14.588, 18 hektar untuk Hutan Sosial dan 2.253 hektar untuk Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA. Itu sangat-sangat berpotensi. Kita tentu berterima kasih atas program bapak Presiden, " katanya.

Baca juga: Luapan Air Sungai Pangkajene, Sejumlah Areal Sawah Kebanjiran

Ia berharap SK tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima dan pengelola. Salah satunya, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan.

"Harapan kita sesuai arahan bapak presiden bahwa jangan diterlantarkan, dilakukan segera penanaman pohon jenis kayu dan yang bisa menghasilkan produktif, " pungkasnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Tinjau ATM Pertanian si Komandan di Depok dan Cibinong

Apalagi jika pengelolaan dengan baik, maka Pemerintah Pusat bisa menyerahkan bahkan mencabut jika tidak dikelola baik. 

"Harapan kita dengan program ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat banyak, " imbuhnya.(***)